Bimtek Penilaian BMD 2025: Panduan Lengkap Permendagri 21 Tahun 2028

Bimtek Penilaian BMD 2025: Panduan Lengkap Permendagri 21 Tahun 2028

Bimtek Penilaian BMD 2025: Panduan Lengkap Permendagri 21 Tahun 2028. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin berkembang, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 hadir sebagai pedoman resmi yang mengatur penilaian BMD di lingkungan pemerintah daerah, guna memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Hal ini mencakup pengakuan nilai aset yang objektif dan berlandaskan kompetensi penilaian yang independen.

Urgensi pelaksanaan Bimtek Penilaian BMD 2025 tidak dapat diabaikan, mengingat tingginya kebutuhan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset agar mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penilaian BMD bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan juga sebagai bentuk pengendalian aset yang dapat memperkuat posisi keuangan daerah ketika digunakan dalam perencanaan anggaran, pengadaan, maupun pemanfaatan aset daerah.

Lebih jauh, penilaian yang dilakukan secara profesional dan independen akan memberikan gambaran nilai aset yang akurat, sehingga meminimalisir risiko penyimpangan dan potensi kerugian negara yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan (bimtek) yang komprehensif bagi para penilai BMD mutlak diperlukan untuk menyiapkan sumber daya yang kompeten dan memahami regulasi terbaru secara mendalam.

Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan Bimtek Penilaian BMD sebagai upaya strategis dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan Permendagri 21 Tahun 2018. Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang proses, teknik, dan standar penilaian BMD yang berlaku, serta mampu mengimplementasikan hasil penilaian secara akurat dan tepat guna di lingkungan kerjanya.

Definisi Penilaian Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) adalah seluruh barang yang diperoleh atau dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun berasal dari perolehan lain yang sah. Memahami definisi BMD sangat penting karena menjadi dasar dalam pengelolaan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi dan administrasi signifikan. Aset-aset tersebut mencakup tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, hingga inventaris kantor yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penilaian BMD merujuk pada proses kegiatan yang dilakukan secara independen untuk memberikan opini nilai atas objek barang milik daerah pada suatu waktu tertentu. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan nilai pasar yang wajar atas aset daerah guna kepentingan akuntansi, pelaporan, pengawasan, maupun pengendalian aset. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga membutuhkan keahlian khusus dalam menilai berbagai jenis aset.

Penilai Barang Milik Daerah sendiri adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian secara independen. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 21 Tahun 2018, para calon penilai harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, seperti status PNS, sehat jasmani, minimal pendidikan S1, bebas dari hukuman disiplin terkait dalam tiga tahun terakhir, serta telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penilaian.

Penilaian BMD merupakan salah satu bagian penting pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan definisi dan cakupan yang jelas, diharapkan proses penilaian dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Peran dan Pentingnya Bimtek Penilaian BMD

Pelaksanaan Bimtek Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) memegang peranan yang sangat krusial dalam memperkuat tata kelola aset daerah agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Di tengah semakin kompleksnya pengelolaan aset daerah dan tuntutan transparansi yang semakin ketat, bimtek ini menjadi pilar utama dalam membekali sumber daya manusia pemerintah daerah dengan kompetensi yang sesuai standar regulasi terbaru, khususnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2018.

1. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Penilai BMD

Salah satu peran utama dari bimtek ini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh sehingga para penilai BMD memiliki pemahaman mendalam tentang metode, teknik, dan aturan penilaian aset daerah secara independen dan objektif. Kompetensi ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian nilai aset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bimtek, tenaga penilai tidak sekadar menjalankan tugas administratif, namun mampu bertindak sebagai profesional yang memahami peran strategis penilaian dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Standar Penilaian

Bimtek penilaian BMD juga memiliki fungsi strategis dalam memastikan seluruh proses penilaian aset mengikuti ketentuan hukum dan standar teknis yang telah ditetapkan dalam Permendagri 21 Tahun 2018. Dengan pemahaman yang kuat atas regulasi ini, pemerintah daerah dapat terhindar dari risiko administrasi, hukum, dan penyimpangan yang dapat mengancam integritas pengelolaan aset. Kepatuhan ini sangat berkontribusi pada terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan terpercaya.

3. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah

Penilaian BMD yang dilakukan dengan tepat dan profesional akan menghasilkan data nilai aset yang valid serta transparan. Bimtek ini membantu menciptakan budaya akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, di mana seluruh proses penilaian terbuka untuk audit dan pengawasan baik internal maupun eksternal. Transparansi ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengurangi kasus penyalahgunaan dan korupsi di lingkungan pemerintahan.

4. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Aset

Bimtek penilaian BMD berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal aset daerah. Penilaian yang akurat menjadi dasar pengendalian dan pemeliharaan aset, sehingga pemerintah daerah dapat meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan aset. Selain itu, hasil penilaian yang valid memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan aset, termasuk perawatan, pemusnahan, atau pemindahtanganan aset secara tepat waktu.

5. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah

Melalui bimtek ini, penilai mendapatkan pengetahuan yang komprehensif untuk menilai tidak hanya dari sisi nilai buku, namun juga nilai manfaat dan potensi ekonomi aset daerah. Penilaian yang tepat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis terkait pemanfaatan aset, seperti penggunaan kembali aset, sewa, atau pengalihan, sehingga aset dapat berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah dan pembangunan.

6. Mendukung Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik

Data penilaian BMD yang akurat dan terpercaya sangat esensial untuk mendukung proses perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan pemerintah daerah. Dengan bimtek yang memberikan pemahaman lengkap tentang teknik dan proses penilaian, para penilai dapat menyuplai informasi yang valid kepada pengambil kebijakan, sehingga perencanaan keuangan daerah bisa dilakukan dengan basis data yang kuat dan realistis.

7. Membangun Budaya Pembelajaran dan Inovasi dalam Pengelolaan Aset

Bimtek ini tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan sekali jalan, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran berkelanjutan dan inovasi di bidang pengelolaan aset. Para peserta didorong untuk terus memperbarui pengetahuan mereka, mengikuti perkembangan teknologi penilaian aset, serta mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan barang milik daerah. Budaya ini penting untuk menghadapi tantangan pengelolaan aset yang semakin kompleks di masa depan.

Secara keseluruhan, Bimtek Penilaian BMD 2025 memainkan peran sentral dalam memastikan pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional. Dengan bimtek ini, pemerintah daerah dapat memperkuat fondasi pengelolaan aset yang mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berdaya saing.

Materi Bimtek Penilaian BMD yang Terperinci dan Sistematis

Pelatihan Bimtek Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) disusun secara komprehensif dan sistematis untuk memastikan setiap peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh dan keterampilan praktis yang aplikatif dalam menjalankan tugas penilaian aset daerah. Materi bimtek ini mengacu pada ketentuan terbaru dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 dan disampaikan oleh para ahli yang berpengalaman di bidang pengelolaan aset daerah. Berikut adalah rincian materi yang menjadi fokus utama dalam bimtek ini:

1. Peraturan dan Kebijakan Penilaian Barang Milik Daerah

Materi awal ini memberikan fondasi kuat berupa pemahaman mendalam terkait regulasi dan kebijakan yang mengatur penilaian BMD. Peserta akan mempelajari isi lengkap Permendagri 21 Tahun 2018, termasuk definisi, ruang lingkup, syarat penilai, hingga kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian. Selain itu, materi ini membahas standar dan pedoman teknis yang harus diikuti, serta tata cara pelaporan dan dokumentasi hasil penilaian. Pendalaman regulasi ini sangat penting agar setiap proses penilaian dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, meminimalisir risiko hukum dan administratif.

2. Metode dan Teknik Penilaian Barang Milik Daerah

Memahami berbagai metode penilaian merupakan kunci utama dalam menentukan nilai aset yang akurat dan terpercaya. Dalam modul ini, peserta akan dibekali dengan metode penilaian yang umum digunakan, antara lain:

• Metode Biaya (Cost Approach): Menghitung nilai aset berdasarkan biaya pengadaan atau reproduksi dengan memperhitungkan depresiasi atau penurunan nilai.

• Metode Perbandingan (Comparative Approach): Menentukan nilai aset dengan membandingkan harga pasar aset sejenis yang baru atau transaksi terkini.

• Metode Pendapatan (Income Approach): Menilai aset berdasarkan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan di masa depan.

Selain itu, bimtek juga mengajarkan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang valid untuk mendukung proses evaluasi nilai aset secara menyeluruh dan objektif.

3. Penilaian Aset Tanah dan Bangunan

Tanah dan bangunan merupakan jenis aset yang mendominasi nilai total BMD. Modul ini memberikan penjelasan mendetail tentang prinsip-prinsip penilaian tanah dan bangunan, termasuk identifikasi karakteristik aset, analisis pasar properti daerah, serta teknik estimasi nilai yang mempertimbangkan kondisi fisik, lokasi, dan legalitas aset. Peserta juga belajar tentang cara menghitung nilai residu, nilai pasar wajar, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada penilaian properti pemerintah daerah.

4. Penilaian Aset Kendaraan

Kendaraan bermotor dan non-bermotor milik pemerintah daerah memerlukan pendekatan penilaian khusus mengingat faktor usia pakai, kondisi teknis, merek, dan fungsi kendaraan sangat mempengaruhi nilai jual dan nilai buku aset tersebut. Materi ini membahas prosedur penilaian kendaraan secara komprehensif, serta pembahasan kriteria penentuan nilai, mulai dari depresiasi hingga evaluasi kondisi kendaraan saat evaluasi dilakukan.

5. Penilaian Aset Lainnya

Bimtek ini juga mengupas penilaian berbagai jenis aset lain seperti peralatan kantor, mesin produksi, perlengkapan, inventaris, dan aset bergerak lainnya. Peserta diajarkan cara mengidentifikasi karakteristik aset-aset tersebut dan menerapkan metode yang tepat untuk penilaian tanpa mengabaikan aspek teknis dan nilai ekonomisnya. Pendekatan ini membantu penilai dalam memberikan estimasi nilai yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi.

6. Penyusunan Laporan Penilaian

Materi ini sangat penting karena laporan penilaian adalah produk akhir yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan aset daerah. Peserta diajarkan cara menyusun laporan yang lengkap dan terstruktur, mulai dari deskripsi aset, metode dan teknik yang digunakan dalam proses penilaian, hingga hasil nilai aset yang dihasilkan secara jelas dan mudah dipahami. Standar penulisan laporan juga dibahas agar laporan memenuhi syarat audit dan akuntabilitas pemerintahan.

7. Pengendalian dan Pemeliharaan Aset

Setelah proses penilaian selesai, pengendalian dan pemeliharaan aset menjadi aspek krusial untuk menjaga nilai aset tersebut agar tetap optimal. Modul ini menjelaskan strategi dan mekanisme pengawasan aset, cara melakukan pemeliharaan berkala, dan tindakan preventif untuk menghindari kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai aset. Pengendalian yang efektif akan memperpanjang umur aset dan meningkatkan efisiensi anggaran daerah dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dengan materi bimtek yang lengkap dan terstruktur ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoritis, tetapi juga mendapat praktik terbaik yang dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari. Pelatihan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas penilai barang milik daerah, sehingga mendukung terciptanya manajemen aset daerah yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Jika Anda ingin menggali lebih jauh tentang materi lengkap dan jadwal Bimtek Penilaian BMD, silakan kunjungi Pusat Edukasi Indonesia untuk informasi terbaru dan pendaftaran pelatihan.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Penilaian BMD

Tujuan Bimtek Penilaian BMD

Bimtek Penilaian BMD dirancang dengan tujuan utama untuk membekali para peserta, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai penilai barang milik daerah, dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang mendalam dan terupdate sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2018. Tujuan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

• Meningkatkan pemahaman komprehensif terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur penilaian Barang Milik Daerah, sehingga peserta benar-benar memahami kerangka hukum dan prosedur yang harus diterapkan secara konsisten.

• Mengembangkan kemampuan teknis penilaian dengan mengajarkan metode dan teknik penilaian aset secara sistematis dan aplikatif, mulai dari pengumpulan data, analisis nilai, hingga penyusunan laporan penilaian.

• Mengasah profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas penilai, agar nilai aset yang dihasilkan objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Mengintegrasikan hasil penilaian dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga penilaian aset tidak berdiri sendiri, melainkan berkontribusi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

• Mendorong penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BMD melalui pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan aset yang hasil penilaiannya bisa dijadikan acuan kebijakan yang efektif dan efisien.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, bimtek ini bertujuan mencetak tenaga penilai profesional yang siap menghadapi tantangan pengelolaan aset daerah yang kian komplek dan dinamis.

Manfaat Bimtek Penilaian BMD

Manfaat yang diperoleh dari pelatihan bimtek ini sangat luas dan berdampak positif tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi institusi pemerintah daerah secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat utama yang dapat dipetik setelah mengikuti bimtek penilaian BMD:

• Memperkuat akurasi dan kredibilitas penilaian aset daerah, yang sangat penting dalam menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD, sehingga memperkecil risiko korupsi, penyalahgunaan aset, dan potensi kerugian negara yang sering muncul akibat kegagalan dalam penilaian aset.

• Mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis data akurat, termasuk dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, penganggaran pemeliharaan, hingga pemindahtanganan atau penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak produktif.

• Menguatkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko aset daerah, sehingga aset dapat terjaga nilainya dari kerusakan dan penurunan nilai, sekaligus meningkatkan efektivitas pemeliharaan serta pengamanan aset.

• Memberdayakan sumber daya manusia pemerintah daerah, khususnya para penilai BMD, sehingga mampu mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi penilaian aset yang terus berkembang.

• Mempercepat proses penilaian aset secara efisien dan akurat, yang berimplikasi positif terhadap kelancaran administrasi dan operasional pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pelaporan dan audit keuangan.

• Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas dan transparansi proses penilaian aset daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil nyata.

Dengan manfaat-manfaat ini, Bimtek Penilaian BMD menghadirkan sebuah solusi pembelajaran yang esensial bagi pemerintah daerah yang ingin mengoptimalkan pengelolaan aset demi pencapaian visi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

.

Kesimpulan

Bimtek Penilaian BMD 2025 merupakan langkah penting dan strategis dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018. Penilaian BMD yang dilakukan oleh tenaga penilai kompeten dan independen menjadi kunci utama dalam menjaga nilai aset daerah serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pentingnya bimtek ini tidak hanya terletak pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pada pembentukan sikap profesionalisme, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi penilaian aset yang dinamis. Melalui bimtek, para penilai mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, menyediakan data aset yang valid sebagai basis pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.

Sebagai penutup, Pusat Edukasi Indonesia mendorong seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah untuk memanfaatkan kesempatan bimtek ini secara maksimal. Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada bidang penilaian BMD akan berkontribusi besar terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Mari bersama-sama membangun masa depan daerah yang lebih baik melalui pengelolaan aset yang profesional dan akuntabel. Jadikan Bimtek Penilaian BMD 2025 sebagai momentum peningkatan kualitas tata kelola barang milik daerah demi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Bimtek Penilaian BMD 2025: Panduan Lengkap Permendagri 21 Tahun 2028

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Penilaian BMD 2025: Panduan Lengkap Permendagri 21 Tahun 2028

Metode Bimtek Penilaian BMD

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Penilaian BMD:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Penilaian BMD

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek Penilaian BMD

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Penilaian BMD:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851-7207-9181
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person Pelatihan Penilaian BMD

• Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
• website : peindo.com

Bimtek Penilaian BMD 2025: Panduan Lengkap Permendagri 21 Tahun 2028