Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal. Dalam lanskap administrasi publik yang terus berkembang, pengelolaan aset negara menjadi pilar utama efisiensi dan akuntabilitas. Aset tanah pemerintah daerah merupakan komponen krusial yang memerlukan perhatian serius, bukan hanya karena nilainya yang substansial, tetapi juga karena peran strategisnya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan yang tidak optimal terhadap aset tanah, khususnya yang belum tersertifikasi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, mulai dari sengketa kepemilikan, pemanfaatan yang tidak tepat, hingga potensi kerugian finansial negara. Oleh karena itu, urgensi untuk menertibkan dan mensertifikasi seluruh aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi semakin mendesak.

Tantangan dalam penertiban sertifikasi aset tanah pemerintah daerah tidaklah sepele. Diperlukan pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku, prosedur administratif yang kompleks, serta koordinasi antarinstansi yang efektif. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi, menginventarisasi, dan melakukan proses legalisasi atas aset-aset tanah yang mereka miliki. Kondisi ini seringkali diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sistem pendataan yang terintegrasi, serta pemahaman yang belum merata mengenai pentingnya aspek legalitas kepemilikan aset tanah.

Melihat kompleksitas dan urgensi permasalahan tersebut, Bimbingan Teknis (Bimtek) menjadi instrumen yang sangat vital. Bimtek dirancang untuk membekali aparatur pemerintah daerah dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan penertiban sertifikasi aset tanah pemerintah daerah. Melalui Bimtek, para peserta akan mendapatkan panduan praktis, studi kasus, serta kesempatan untuk berdiskusi dengan para ahli di bidang hukum pertanahan, administrasi aset, dan tata kelola pemerintahan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Bimtek yang berkualitas tinggi adalah kunci untuk mencapai tujuan pengelolaan aset tanah yang optimal. Dengan materi yang relevan dan terkini, serta metode penyampaian yang interaktif, diharapkan Bimtek ini dapat menghasilkan aparatur pemerintah daerah yang cakap dan sigap dalam menangani berbagai isu terkait aset tanah. Pada akhirnya, penertiban sertifikasi aset tanah pemerintah daerah bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang yang akan memperkuat fondasi keuangan daerah, meminimalisir risiko hukum, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Definisi Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah secara harfiah dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Fokus utama dari Bimtek ini adalah memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis terkait proses inventarisasi, identifikasi, verifikasi, legalisasi, hingga pendaftaran hak atas aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aset tanah tersebut memiliki status hukum yang jelas dan sah.

Lebih jauh, Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah ini mencakup penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum yang melandasi kepemilikan aset tanah oleh pemerintah daerah, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah yang relevan. Peserta akan diajak untuk memahami hak dan kewajiban pemerintah daerah sebagai pemegang hak atas tanah, serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa di masa depan dan menjamin kepastian hukum atas aset.

Dalam konteks manajemen aset, Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aset tanah yang bersertifikat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan, pemanfaatan aset secara optimal, dan bahkan sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan pembangunan. Ini juga mencegah penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merugikan keuangan negara.

Bimtek ini juga akan membahas mengenai kendala-kendala umum yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam proses sertifikasi, seperti masalah data yang tidak lengkap, tumpang tindih kepemilikan, atau prosedur yang berbelit. Melalui studi kasus dan sesi diskusi, peserta akan dibekali dengan strategi dan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan demikian, diharapkan percepatan proses penertiban sertifikasi aset tanah pemerintah daerah dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Peran dan Pentingnya Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dan sangat penting dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan.

• Penguatan Legalitas Kepemilikan Aset: Salah satu peran utama Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah ini adalah memastikan bahwa aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Tanpa sertifikat, kepemilikan atas aset tanah rentan terhadap sengketa, klaim dari pihak lain, atau bahkan penyerobotan. Bimtek memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana memperoleh sertifikat hak milik, hak pakai, atau hak pengelolaan yang sesuai, sehingga memberikan kepastian hukum yang tak terbantahkan. Hal ini vital untuk melindungi aset dari potensi kerugian akibat permasalahan hukum di kemudian hari.
• Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset: Dengan adanya sertifikasi yang jelas, setiap aset tanah pemerintah daerah dapat tercatat dengan rapi dalam sistem inventarisasi. Ini secara langsung meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset karena setiap aset memiliki identitas legal yang pasti. Transparansi juga meningkat karena informasi mengenai status kepemilikan aset menjadi mudah diakses dan diverifikasi. Bimtek membekali peserta dengan metode pencatatan yang akurat dan sistematis, mendukung terciptanya pengelolaan aset yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
• Optimalisasi Pemanfaatan Aset untuk Pembangunan Daerah: Aset tanah yang telah bersertifikat memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset-aset ini secara optimal untuk berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur publik, fasilitas pendidikan, kesehatan, atau bahkan sebagai aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Bimtek memberikan pemahaman tentang bagaimana mengidentifikasi potensi pemanfaatan aset yang belum optimal dan bagaimana proses legalisasi mendukung pengembangan aset tersebut. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
• Mencegah Kerugian Keuangan Negara/Daerah: Aset tanah yang tidak bersertifikat berpotensi besar untuk disalahgunakan, diserobot, atau bahkan berpindah tangan secara ilegal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara atau daerah. Melalui Bimtek, peserta akan memahami risiko-risiko tersebut dan dibekali dengan strategi mitigasi. Mereka akan diajarkan prosedur pengamanan aset, termasuk langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi aset dari praktik-praktik ilegal. Ini adalah upaya preventif yang sangat penting untuk menjaga kekayaan daerah.
• Mendukung Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Berkelanjutan: Informasi mengenai aset tanah yang bersertifikat adalah data dasar yang krusial untuk perencanaan tata ruang yang efektif. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat membuat rencana pembangunan yang lebih terarah, menghindari tumpang tindih penggunaan lahan, dan memastikan keselarasan antara pembangunan fisik dengan regulasi tata ruang. Bimtek menekankan pentingnya data aset yang valid sebagai fondasi bagi keputusan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data. Ini berkontribusi pada penataan wilayah yang lebih baik.
• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah: Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengelola aset tanah. Peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru, prosedur teknis, dan praktik terbaik dalam penertiban sertifikasi. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya bermanfaat bagi individu peserta, tetapi juga bagi institusi pemerintah daerah secara keseluruhan, karena mereka akan memiliki tim yang lebih kompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan aset.

Materi Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Materi yang disampaikan dalam Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah dirancang secara komprehensif untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

• Dasar Hukum Pengelolaan dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah: Materi ini akan membahas secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah. Ini mencakup Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, hingga peraturan daerah terkait. Peserta akan diajak untuk memahami hirarki peraturan dan bagaimana setiap regulasi saling berkaitan untuk membentuk kerangka hukum yang utuh. Pemahaman ini krusial untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
• Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah: Bagian ini berfokus pada teknik dan metode yang efektif untuk mengidentifikasi seluruh aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ini meliputi cara melakukan penelusuran dokumen kepemilikan, peninjauan lapangan, hingga pemanfaatan teknologi geospasial seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan aset. Peserta akan diajarkan bagaimana menyusun daftar inventarisasi yang lengkap dan akurat, mencakup data lokasi, luas, batas-batas, dan status pemanfaatan aset. Inventarisasi yang baik adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses penertiban.
• Prosedur Verifikasi Data dan Fisik Aset Tanah: Setelah proses identifikasi dan inventarisasi, langkah selanjutnya adalah verifikasi data dan fisik aset. Materi ini akan menjelaskan prosedur pengecekan kesesuaian antara data administrasi yang ada dengan kondisi fisik di lapangan. Ini meliputi pengukuran ulang, penentuan titik koordinat, dan memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain. Peserta akan dibekali dengan teknik verifikasi yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian data yang memerlukan koreksi. Akurasi data sangat menentukan keberhasilan sertifikasi.
• Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah: Materi ini merupakan inti dari Bimtek, yang akan menjelaskan secara detail prosedur dan persyaratan pengajuan sertifikasi aset tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini mencakup jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dimohonkan (misalnya Hak Pakai, Hak Pengelolaan), dokumen-dokumen yang harus disiapkan, tahapan proses permohonan, hingga mekanisme penerbitan sertifikat. Peserta akan mendapatkan panduan praktis tentang bagaimana menyusun berkas permohonan yang lengkap dan benar untuk mempercepat proses persetujuan.
• Penanganan Masalah dan Sengketa Aset Tanah Pemerintah Daerah: Tidak jarang dalam proses penertiban sertifikasi ditemukan berbagai masalah atau sengketa, seperti klaim pihak ketiga, tumpang tindih kepemilikan, atau dokumen yang tidak lengkap. Materi ini akan membekali peserta dengan strategi dan langkah-langkah hukum untuk menangani masalah-masalah tersebut. Ini meliputi teknik mediasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau prosedur hukum jika diperlukan. Pemahaman tentang penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan kelancaran proses sertifikasi tanpa menimbulkan kerugian di kemudian hari.
• Pemanfaatan Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD) dalam Penertiban Sertifikasi: Dalam era digital, pemanfaatan teknologi menjadi kunci efisiensi. Materi ini akan memperkenalkan peserta pada Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD) dan bagaimana SIAD dapat diintegrasikan dengan proses penertiban sertifikasi. Peserta akan diajarkan cara menginput data aset, memonitor status sertifikasi, dan menghasilkan laporan yang akurat dari SIAD. Penggunaan SIAD yang optimal akan mempercepat proses administrasi, meminimalisir kesalahan, dan memudahkan akses informasi terkait aset tanah.
• Strategi Pengamanan dan Pengelolaan Lanjutan Aset Tanah Bersertifikat: Setelah aset tanah berhasil disertifikasi, Bimtek juga akan membahas strategi pengamanan dan pengelolaan lanjutan. Materi ini mencakup pentingnya pemeliharaan data sertifikat, pengamanan fisik aset dari potensi kerusakan atau penyerobotan, serta strategi pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah. Peserta akan memahami bahwa sertifikasi bukanlah akhir, melainkan awal dari pengelolaan aset yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Tujuan Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah.

• Meningkatkan Pemahaman Aparatur Daerah tentang Regulasi Aset Tanah: Salah satu tujuan fundamental adalah membekali para peserta dengan pemahaman yang komprehensif mengenai seluruh regulasi terkait pengelolaan dan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah. Ini mencakup peraturan perundang-undangan terbaru, prosedur administratif, serta standar yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat, diharapkan aparatur dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum dan menghindari kesalahan prosedur yang dapat menghambat proses sertifikasi.
• Membekali Peserta dengan Keterampilan Teknis Penertiban Sertifikasi: Tujuan selanjutnya adalah memberikan keterampilan teknis yang praktis kepada peserta dalam melaksanakan proses penertiban sertifikasi, mulai dari inventarisasi, pengukuran, verifikasi data, hingga pengajuan permohonan ke instansi terkait. Peserta akan diajarkan langkah-langkah operasional yang diperlukan, termasuk penggunaan instrumen dan sistem informasi yang mendukung proses sertifikasi, sehingga mereka mampu bekerja secara mandiri dan efektif di lapangan.
• Mempercepat Proses Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah: Dengan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan, Bimtek ini bertujuan untuk mempercepat proses penertiban sertifikasi aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengetahuan yang memadai mengenai prosedur dan persyaratan akan mengurangi hambatan administratif dan meminimalisir kesalahan yang dapat memperlambat proses. Percepatan ini krusial untuk memastikan seluruh aset daerah memiliki status hukum yang jelas dalam waktu yang lebih singkat.
• Mencegah Terjadinya Sengketa dan Kerugian Akibat Aset Tidak Bersertifikat: Bimtek ini juga bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi dalam mencegah serta menangani potensi sengketa atas aset tanah yang belum bersertifikat. Peserta akan diajarkan cara mengidentifikasi risiko, melakukan upaya mitigasi, dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika sengketa terjadi. Pencegahan kerugian finansial akibat aset yang tidak memiliki kepastian hukum adalah tujuan penting yang ingin dicapai.
• Meningkatkan Kualitas Data Aset Tanah dalam Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD): Terakhir, Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data aset tanah yang tercatat dalam Sistem Informasi Aset Daerah (SIAD). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses inventarisasi dan verifikasi, peserta akan mampu menginput data yang valid dan mutakhir, sehingga SIAD menjadi sumber informasi yang handal untuk pengambilan keputusan dan pelaporan terkait aset daerah.

Manfaat Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah membawa berbagai manfaat signifikan, baik bagi individu peserta, institusi pemerintah daerah, maupun bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

• Bagi Peserta:
  • Peningkatan Kompetensi Profesional: Peserta akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam mengenai pengelolaan dan sertifikasi aset tanah, menjadikannya lebih kompeten dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ini akan membuka peluang pengembangan karir dan peningkatan kinerja individu.
  • Pemahaman Komprehensif tentang Regulasi: Peserta akan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum yang mengatur aset tanah, termasuk perubahan regulasi terbaru, sehingga dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Kemampuan Mengatasi Tantangan Praktis: Melalui studi kasus dan diskusi, peserta akan dibekali dengan solusi praktis untuk mengatasi berbagai kendala yang sering muncul dalam proses sertifikasi aset tanah di lapangan.
• Bagi Pemerintah Daerah:
  • Terwujudnya Tertib Administrasi Aset: Dengan aparatur yang kompeten, proses inventarisasi dan sertifikasi aset tanah akan berjalan lebih tertib, menghasilkan data yang akurat dan lengkap, serta memperkuat sistem administrasi aset daerah.
  • Peningkatan Nilai Aset Daerah: Aset tanah yang telah bersertifikat memiliki nilai ekonomis dan hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendapatan asli daerah atau sebagai jaminan dalam pembiayaan pembangunan.
  • Minimalisasi Risiko Hukum dan Keuangan: Sertifikasi aset tanah mengurangi risiko sengketa hukum, penyerobotan, dan potensi kerugian finansial akibat aset yang tidak memiliki kepastian hukum, sehingga melindungi kekayaan daerah.
  • Dukungan untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Baik: Data aset tanah yang valid dan bersertifikat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan.
  • Peningkatan Akuntabilitas dan Citra Pemerintahan: Pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel melalui sertifikasi akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki citra pemerintah daerah di mata masyarakat.
• Bagi Masyarakat dan Pembangunan Daerah:
  • Pemanfaatan Aset untuk Kepentingan Publik: Aset tanah yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan taman, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  • Kepastian Hukum bagi Investor: Kejelasan status hukum aset tanah pemerintah daerah dapat menarik investasi, karena investor akan merasa lebih aman dalam berinvestasi pada proyek-proyek yang memanfaatkan lahan pemerintah.
  • Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan: Dengan data aset yang akurat, pembangunan daerah dapat direncanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan, mengurangi potensi konflik lahan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien untuk generasi mendatang.

Kesimpulan Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah bukanlah sekadar program pelatihan biasa, melainkan sebuah investasi strategis yang sangat krusial bagi keberlanjutan dan kemajuan pemerintah daerah. Pentingnya Bimtek ini tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas individual aparatur, tetapi juga pada dampak transformatifnya terhadap tata kelola aset daerah secara keseluruhan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang regulasi, prosedur teknis, serta strategi penanganan masalah, peserta akan mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan tertib administrasi aset yang menjadi fondasi bagi akuntabilitas dan efisiensi birokrasi.

Dengan terselenggaranya Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah secara berkala dan berkesinambungan, kita akan melihat perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset daerah, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata. Aset tanah yang bersertifikat adalah jaminan kepastian hukum, penangkal sengketa, dan pendorong utama optimalisasi pemanfaatan aset demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program ini menjadi sangat vital.

Mari kita jadikan Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah sebagai momentum untuk memperkuat integritas pengelolaan aset daerah. Tingkatkan partisipasi dan aplikasikan ilmu yang didapatkan dengan sungguh-sungguh. Dengan kerja keras, dedikasi, dan sinergi antarinstansi, kita yakin bahwa seluruh aset tanah pemerintah daerah akan dapat tersertifikasi dengan baik, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Jangan tunda lagi, segera bergabung dan jadilah bagian dari perubahan positif ini!

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Kontak Person Pendaftaran Bimtek Pelatihan Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal

• Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
• website : peindo.com

Bimtek Penertiban Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Optimal