Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023

Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023

Pelatihan Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023. Dalam era reformasi birokrasi yang terus berkembang di Indonesia, pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen PNS dan PPPK yang sesuai dengan UU ASN No. 20 Tahun 2023 sangat dibutuhkan guna memastikan seluruh pegawai ASN memahami dan mampu mengimplementasikan kebijakan terbaru ini secara optimal.

Latar Belakang

UU ASN No. 20 Tahun 2023 merupakan regulasi terbaru yang mengatur secara komprehensif tata kelola manajemen PNS dan PPPK di Indonesia. Peraturan ini hadir untuk menjawab tantangan dan kebutuhan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, serta profesionalitas di lingkungan aparatur negara.

Selain itu, kebijakan manajemen ASN juga selaras dengan Permenpan RB No. 8 Tahun 2023 yang mengatur tata cara sinkronisasi rencana kerja manajemen ASN. Sinkronisasi ini bertujuan agar rencana kerja antara pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras dan berkesinambungan, sehingga efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintahan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Selanjutnya, pembaruan angka kredit jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 3 Tahun 2023 juga menjadi elemen penting dalam manajemen ASN. Pembaruan ini menetapkan kriteria dan standar penilaian kinerja yang lebih relevan, objektif, dan transparan sesuai perkembangan kebutuhan dan tantangan jabatan fungsional di sektor publik.

Tujuan Bimtek Manajemen PNS dan PPPK

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para PNS dan PPPK mengenai:

1. Kerangka kebijakan manajemen ASN sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023 yang menekankan prinsip meritokrasi dan profesionalisme.

2. Proses dan tata cara sinkronisasi rencana kerja manajemen ASN sesuai dengan Permenpan RB No. 8 Tahun 2023, sehingga dapat mendukung pencapaian target organisasi secara efektif.

3. Pembaharuan angka kredit jabatan fungsional berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, untuk memperjelas mekanisme penilaian kinerja dan pengembangan karier jabatan fungsional.

4. Peningkatan pemahaman dan kemampuan manajerial para pegawai PPPK agar mampu menjalankan tugas dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5. Memfasilitasi koordinasi lintas instansi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan manajemen ASN secara terintegrasi.

Pentingnya Manajemen PNS dan PPPK dalam Reformasi Birokrasi

Manajemen PNS dan PPPK yang baik menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023, pemerintah menekankan pentingnya prinsip meritokrasi, yang berarti penempatan, pengembangan, dan promosi pegawai harus berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi kerja tanpa diskriminasi.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk PNS, tetapi juga bagi PPPK yang semakin banyak digunakan sebagai alternatif pengelolaan SDM aparatur negara guna meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. PPPK memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik berkualitas dengan tetap mempertahankan akuntabilitas dan profesionalitas.

Bimtek ini memberikan ruang bagi para pegawai untuk memahami hak dan kewajiban mereka, sekaligus memberikan pemahaman tentang berbagai kebijakan dan mekanisme manajemen yang menjadi dasar pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan.

Sinkronisasi Rencana Kerja Manajemen ASN Sesuai Permenpan RB No. 8 Tahun 2023

Salah satu aspek krusial dalam manajemen ASN adalah sinkronisasi rencana kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Permenpan RB No. 8 Tahun 2023 mengatur mekanisme tersebut agar tercipta keselarasan target, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh ASN di seluruh wilayah Indonesia.

Sinkronisasi ini memastikan bahwa seluruh unit organisasi di pemerintah pusat maupun daerah dapat bergerak secara sinergis dalam mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian, efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta optimalisasi sumber daya menjadi lebih mudah dicapai.

Bimtek ini membahas secara detail tentang bagaimana proses sinkronisasi dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, sehingga para peserta memiliki bekal yang kuat dalam mengelola rencana kerja manajemen ASN.

Pembaruan Angka Kredit Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023

Angka kredit jabatan fungsional merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja dan pengembangan karier pegawai ASN. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 memberikan pembaruan signifikan pada kriteria dan standar penilaian angka kredit agar lebih objektif dan relevan dengan tuntutan jabatan fungsional yang ada saat ini.

Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja, sehingga setiap pegawai dapat memperoleh penghargaan yang setimpal atas prestasi dan kontribusinya.

Melalui Bimtek ini, peserta akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai mekanisme pengajuan angka kredit, dokumen pendukung yang diperlukan, serta proses verifikasi dan validasi angka kredit sesuai regulasi terbaru.

Manfaat Bimtek bagi PNS dan PPPK

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini membawa berbagai manfaat strategis, di antaranya:

• Meningkatkan kompetensi pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan manajemen ASN secara komprehensif.

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja dan pengembangan karier pegawai.

• Memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah.

• Meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui pengelolaan pegawai yang lebih profesional dan terukur.

• Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pegawai dengan adanya sistem penilaian dan penghargaan yang adil.

Implementasi dan Pendukung Teknologi Informasi

Tidak dapat dipungkiri, implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023 serta aturan turunan seperti Permenpan RB No. 8 Tahun 2023 dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Infrastruktur TI yang kuat menjadi syarat mutlak agar seluruh proses manajemen ASN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, dapat berjalan efektif dan efisien.

Bimtek ini juga memberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi manajemen ASN terbaru, yang akan membantu para pegawai dalam melaksanakan tugas administratif serta pelaporan dengan lebih cepat dan akurat.

Kesimpulan

Pengelolaan manajemen PNS dan PPPK berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Bimbingan Teknis ini menjadi sarana yang sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan para pegawai dalam menghadapi perubahan kebijakan manajemen ASN yang dinamis.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan seluruh PNS dan PPPK dapat berperan aktif dalam menjalankan tugasnya dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, integrasi kebijakan melalui sinkronisasi rencana kerja dan pembaruan angka kredit jabatan fungsional akan semakin menguatkan tata kelola ASN yang modern dan berorientasi pada hasil.

Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023

Metode Bimtek Manajemen PNS dan PPPK

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Manajemen PNS dan PPPK:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Manajemen PNS dan PPPK

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek Manajemen PNS dan PPPK

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Manajemen PNS dan PPPK:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 242 961 361
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person Pelatihan Manajemen PNS dan PPPK

• Arie – Hp/Wa: 085 242 961 361
• website : peindo.com

Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023