Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Rentang harga: Rp4.000.000 hingga Rp5.700.000

Bimtek Inclusive Governance penting untuk membekali aparatur dan pemangku kepentingan dalam menciptakan layanan publik yang adil, setara, dan berpihak pada kelompok rentan. Pelatihan ini mendorong tata kelola inklusif yang partisipatif dan responsif. Segera bergabung bersama Pusat Edukasi Indonesia untuk memperkuat peran Anda dalam mewujudkan pemerintahan yang tidak meninggalkan siapa pun. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari perubahan nyata!

LEGALITAS KAMI

DITJEN PAJAK NPWP
1000-0000-0244-9111

NIB: 2305250063339
KBLI : 82302 -85500 -82301-70209-73100

KONTAK KAMI

18 Office Park Building, 21th Floor Unit C
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520

info@peindo.com

0851-7207-9181

326 Orang sedang melihat halaman ini
Deskripsi

Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan. Pusat Edukasi Indonesia kembali menyelenggarakan pelatihan unggulan bertajuk Bimtek Inclusive Governance. Program ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas dalam tata kelola pelayanan publik, khususnya yang menyasar kelompok masyarakat rentan.

Mengenal Konsep Inclusive Governance

Inclusive Governance merupakan pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang berfokus pada partisipasi menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat akses atau kesempatan dalam proses pembangunan.

Dengan prinsip dasar keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan sosial, pendekatan ini diharapkan mampu menghapus kesenjangan yang masih dialami oleh kelompok rentan di Indonesia dalam mengakses layanan dasar.

Melalui Bimtek Inclusive Governance, peserta pelatihan diajak untuk membangun tata kelola pemerintahan inklusif yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Alasan Pentingnya Bimtek Ini

Dalam praktiknya, masih banyak kebijakan publik yang belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, dan warga miskin. Mereka sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik fisik, sosial, ekonomi, hingga budaya.

Bimtek Inclusive Governance menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena mampu mendorong perubahan paradigma dalam merancang dan menyelenggarakan pelayanan publik yang adil, akuntabel, serta mudah diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi.

Pelatihan ini juga menjadi platform penting bagi ASN, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam menyusun solusi bersama.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain:

  1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip tata kelola pemerintahan inklusif.

  2. Meningkatkan sensitivitas peserta terhadap kondisi sosial kelompok marginal.

  3. Mendorong adopsi kebijakan berbasis keadilan sosial dan kesetaraan akses.

  4. Memperkuat pelibatan masyarakat dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

  5. Merancang strategi pelayanan publik yang berpihak kepada kelompok rentan.

Pokok Bahasan dalam Bimtek

Materi dalam pelatihan ini dirancang sistematis dan aplikatif, di antaranya mencakup:

  • Pendekatan dan prinsip dasar Inclusive Governance

  • Identifikasi kebutuhan dan hambatan kelompok rentan

  • Strategi pembangunan yang responsif gender dan inklusi sosial

  • Penyusunan kebijakan daerah yang inklusif dan partisipatif

  • Praktik terbaik dari daerah yang berhasil membangun sistem inklusi

  • Pengukuran dan evaluasi efektivitas layanan publik berbasis inklusivitas

Dalam sesi tertentu, peserta juga akan diperkenalkan pada pendekatan hak asasi manusia dalam penyusunan kebijakan publik.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Ini?

Peserta yang disasar meliputi:

  • Aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah

  • Pejabat di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial

  • Pemerintah desa dan kelurahan

  • Organisasi masyarakat sipil dan komunitas advokasi

  • Lembaga penyusun perencanaan dan anggaran publik

Pelatihan ini juga terbuka untuk mahasiswa, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik.

Metodologi Pelatihan

Untuk hasil maksimal, pelatihan ini menggunakan metode interaktif:

  • Presentasi materi oleh ahli bidang tata kelola dan kebijakan sosial

  • Simulasi penyusunan kebijakan inklusif berbasis data lokal

  • Diskusi studi kasus nyata dari daerah

  • Latihan pemetaan kelompok rentan dan skenario pelayanan publik

  • Evaluasi pre-test dan post-test

Materi disusun secara berjenjang untuk memudahkan transfer ilmu ke dalam praktik di lingkungan kerja masing-masing peserta.

Nilai Tambah dari Pelatihan Ini

Berikut beberapa keunggulan mengikuti Bimtek Inclusive Governance dari Pusat Edukasi Indonesia:

✅ Materi sesuai regulasi nasional dan lokal terkini
✅ Narasumber dari kementerian terkait dan praktisi kebijakan publik
✅ Sertifikat resmi pelatihan
✅ Fasilitas lengkap dan layanan konsultasi pascapelatihan
✅ Terbuka peluang jejaring kerja lintas sektor dan daerah

Pelatihan ini menjadi sarana efektif bagi instansi Anda untuk memperkuat kapasitas internal dalam mewujudkan sistem layanan yang setara dan ramah kelompok rentan.

Dampak Langsung dari Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu:

  • Menyusun kebijakan atau peraturan yang lebih berpihak

  • Menyediakan fasilitas publik yang ramah semua golongan

  • Meningkatkan efisiensi dalam penyaluran program sosial

  • Mengidentifikasi indikator keberhasilan inklusi sosial di wilayah kerja

Yang paling penting, peserta akan menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan praktik tata kelola pemerintahan yang inklusif ke berbagai sektor.


Mari Wujudkan Pemerintahan yang Inklusif

Inclusive Governance bukan sekadar jargon administratif. Ia adalah pondasi dari pemerintahan yang berpihak, terbuka, dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inklusivitas adalah kunci dari kepercayaan publik, partisipasi, dan keberhasilan kebijakan.

Bimtek Inclusive Governance bukan hanya soal pelatihan, tetapi komitmen untuk menciptakan ruang yang setara bagi semua, termasuk mereka yang kerap dilupakan. Bersama kita bisa mendorong transformasi sistem pelayanan publik yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat.

Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek:

  1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
  2. Online Zoom Meeting
  3. In House Training

Biaya Bimtek

  • Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
  • Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
  • Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
  • Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek

  • Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
  • Seminar Kit
  • Kuitansi Pembayaran Perpeserta
  • Sertifikat
  • Tas Kegiatan
  • Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
  • Kartu Tanda Peserta
  • Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Kontak Person Pendaftaran Bimtek Pelatihan

  • Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
  • website : peindo.com
Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Bimtek Inclusive Governance untuk Meningkatkan Akses Publik Kelompok Rentan

Informasi Tambahan
Penginapan

Penginapan (Twin Sharing)

,

Tanpa Menginap

,

Penginapan (Suite Room)