Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru. Dunia kerja di Indonesia senantiasa bergerak dinamis, diiringi oleh kompleksitas regulasi dan tuntutan pasar yang terus berkembang. Hukum ketenagakerjaan menjadi fondasi krusial yang menopang hubungan harmonis antara pekerja dan pemberi kerja. Memahami seluk-beluknya bukan sekadar kepatuhan, melainkan investasi strategis untuk menjaga stabilitas operasional dan produktivitas perusahaan. Tantangan yang muncul dalam praktik hubungan industrial membutuhkan pemahaman mendalam tentang setiap aspek hukumnya.

Banyaknya permasalahan seputar ketenagakerjaan yang masih kerap terjadi mencerminkan minimnya pemahaman mendalam tentang aspek regulasi yang melingkupi hubungan industrial. Hal ini kerap berujung pada perselisihan yang merugikan semua pihak, menghambat kemajuan, dan menciptakan ketidakpastian. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengetahuan para pelaku hubungan industrial menjadi sebuah keharusan demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan produktif di Indonesia.

Pentingnya pemahaman hukum ketenagakerjaan ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan, tetapi juga bagi pekerja, serikat pekerja, dan bahkan pemerintah sebagai regulator. Dengan pemahaman yang komprehensif, setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Edukasi berkelanjutan mengenai aspek-aspek ini menjadi kunci untuk membangun lingkungan kerja yang adil dan transparan bagi semua.

Pusat Edukasi Indonesia hadir dengan program Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru sebagai solusi komprehensif. Program ini dirancang untuk membekali para peserta dengan pengetahuan praktis dan relevan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap permasalahan ketenagakerjaan yang mungkin timbul dapat dipahami, dianalisis, dan diselesaikan secara cepat dan tepat, mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.

Definisi Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan bimbingan teknis yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis peserta mengenai berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Fokus utama dari bimtek ini adalah pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, dan regulasi turunannya yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang seragam dan memadai.

Lebih lanjut, bimtek ini secara spesifik berfokus pada Strategi & Praktik Terbaru dalam implementasi hukum ketenagakerjaan. Hal ini mencakup pembahasan mengenai perkembangan regulasi terkini, interpretasi kebijakan baru, serta adaptasi terhadap dinamika pasar kerja. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami dasar-dasar hukum, tetapi juga dibekali dengan strategi praktis untuk mengaplikasikan ketentuan tersebut dalam konteks bisnis yang terus berubah. Bimtek Hukum Ketenagakerjaan merupakan sarana penting.

Aspek “Hubungan Industrial” dalam bimtek ini merujuk pada seluruh sistem hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemahaman mengenai dinamika hubungan industrial ini esensial untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis, produktif, dan berkeadilan, di mana kepentingan semua pihak dapat terpenuhi secara seimbang.

Secara keseluruhan, Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru adalah program edukasi yang sistematis dan terstruktur. Ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan aplikatif dalam mengelola isu-isu ketenagakerjaan. Dengan pemahaman yang komprehensif, para pelaku hubungan industrial diharapkan mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan secara efektif dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Peran dan Pentingnya Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Mencegah Konflik dan Sengketa

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan berperan krusial dalam mencegah timbulnya konflik dan sengketa di lingkungan kerja. Banyak perselisihan muncul akibat ketidaktahuan atau misinterpretasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan memahami regulasi secara mendalam, baik pekerja maupun pemberi kerja dapat bertindak sesuai koridor hukum, sehingga potensi friksi dapat diminimalisir. Ini adalah langkah proaktif yang sangat penting.

Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan bukan hanya kewajiban, tetapi juga cerminan profesionalisme suatu organisasi. Bimtek ini membantu memastikan bahwa seluruh kebijakan internal perusahaan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum, denda, dan potensi kerugian reputasi yang bisa timbul dari ketidakpatuhan. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil.

Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia

Pemahaman yang komprehensif tentang hukum ketenagakerjaan memungkinkan praktisi HR dan manajemen untuk mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif. Mulai dari proses rekrutmen, penyusunan kontrak kerja, penggajian, hingga pemutusan hubungan kerja, setiap langkah dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai hukum. Ini berkontribusi pada efisiensi operasional dan pengembangan karyawan yang lebih baik.

Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis

Hubungan industrial yang harmonis adalah fondasi bagi produktivitas dan keberlanjutan bisnis. Bimtek ini membekali peserta dengan strategi komunikasi dan negosiasi yang efektif, khususnya dalam berinteraksi dengan serikat pekerja. Dengan pendekatan yang berbasis pada pemahaman hukum dan saling menghargai, hubungan antara manajemen dan pekerja dapat terjalin erat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Menghadapi Perubahan Regulasi

Dunia hukum ketenagakerjaan bersifat dinamis, dengan adanya perubahan dan penyesuaian regulasi secara berkala. Bimtek ini menyediakan platform bagi peserta untuk selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang baru diterbitkan. Dengan informasi terkini, perusahaan dapat segera menyesuaikan kebijakan internalnya dan tetap relevan dalam konteks hukum yang berlaku.

Meningkatkan Kualitas Keputusan Bisnis

Keputusan strategis dalam bisnis seringkali memiliki implikasi hukum ketenagakerjaan yang signifikan. Dengan pemahaman yang kuat, para pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini mengurangi risiko litigasi dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan terhindar dari permasalahan.

Materi Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Sejarah, Latar Belakang, dan Regulasi Terkait

Materi ini akan mengupas tuntas evolusi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Peserta akan diajak memahami konteks historis, filosofi di balik pembentukan regulasi, serta bagaimana hukum ketenagakerjaan berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi. Pembahasan juga meliputi hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga peraturan pelaksana lainnya, memberikan fondasi kuat dalam memahami kerangka hukum.

Aspek-Aspek Krusial dalam Kontrak Kerja: Pembuatan, Penerapan, dan Pengakhiran

Sesi ini akan secara mendalam membahas seluk-beluk perjanjian kerja, mulai dari jenis-jenis kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT), syarat sahnya kontrak, hingga hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut. Peserta akan mempelajari cara menyusun kontrak yang sesuai dengan ketentuan hukum, menghindari celah hukum, dan memahami implikasi hukum dari setiap klausul. Selain itu, prosedur dan syarat pengakhiran hubungan kerja, baik secara sukarela maupun akibat pelanggaran, akan dianalisis secara komprehensif, termasuk studi kasus nyata.

Hak dan Kewajiban Pekerja Serta Pemberi Kerja

Materi ini berfokus pada penegasan hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah, waktu kerja, cuti, tunjangan, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Di sisi lain, akan dijelaskan pula kewajiban-kewajiban pekerja, seperti melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mematuhi peraturan perusahaan. Untuk pemberi kerja, materi ini akan menguraikan kewajiban mereka dalam memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, membayarkan upah, memberikan jaminan sosial, serta mematuhi peraturan ketenagakerjaan lainnya, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban.

Manajemen Hubungan Industrial: Penerapan, Negosiasi, dan Mediasi

Sesi ini membekali peserta dengan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan strategi dalam mengelola hubungan antara manajemen, pekerja, dan serikat pekerja. Akan dibahas teknik negosiasi kolektif, penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta peran mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuannya adalah menciptakan iklim kerja yang harmonis dan mencegah eskalasi konflik, memastikan semua pihak dapat bekerja sama menuju tujuan bersama.

Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan: Prosedur, Teknik, dan Kasus Studi

Materi ini akan memandu peserta melalui berbagai jalur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, mulai dari bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase dan litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Peserta akan mempelajari prosedur formal yang harus diikuti, teknik-teknik penyelesaian sengketa yang efektif, serta analisis mendalam terhadap studi kasus nyata untuk memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana sengketa dapat diselesaikan secara adil dan efisien sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja dan Kesejahteraan

Fokus materi ini adalah pada berbagai regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap pekerja anak, pekerja perempuan, pekerja penyandang disabilitas, serta ketentuan mengenai jam kerja, lembur, upah minimum, dan program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan). Peserta akan memahami bagaimana regulasi ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat, mendukung kesehatan dan keselamatan.

PHK: Prosedur, Hak, dan Kewajiban

Materi ini akan membahas secara detail mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk alasan-alasan yang sah menurut hukum, prosedur yang harus dipatuhi oleh pemberi kerja, serta hak-hak pekerja yang di-PHK, seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Peserta akan mempelajari bagaimana melakukan PHK secara legal dan etis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, serta meminimalkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, sesuai ketentuan hukum.

Negosiasi dengan Serikat Pekerja: Strategi, Teknik, dan Best Practices

Sesi ini akan membekali peserta dengan keterampilan negosiasi yang diperlukan saat berhadapan dengan serikat pekerja. Materi mencakup strategi negosiasi, teknik membangun hubungan baik, cara mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan best practices dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dialog konstruktif dan mencapai resolusi yang adil bagi semua pihak, menciptakan suasana kerja yang kooperatif.

Aspek Hukum dalam Outsourcing dan Pekerjaan Sementara

Materi ini akan mengupas regulasi terkini terkait perjanjian outsourcing dan pekerjaan sementara. Peserta akan memahami batasan-batasan hukum dalam penggunaan tenaga alih daya, hak-hak pekerja outsourcing, serta perbedaan antara pekerja tetap, kontrak, dan pekerja sementara. Ini penting untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan hukum dalam praktik ketenagakerjaan fleksibel, menghindari praktik ilegal dan melindungi hak-hak pekerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Hukum

Sesi ini akan menyoroti pentingnya K3 dari sudut pandang hukum. Materi mencakup kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, standar K3 yang berlaku, serta sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan K3. Peserta akan diajarkan bagaimana mengidentifikasi potensi bahaya, menerapkan prosedur K3 yang efektif, dan membangun budaya keselamatan di tempat kerja, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Penerapan Teknologi dan Digitalisasi dalam Ketenagakerjaan: Aspek Hukum dan Tantangan

Materi ini akan membahas implikasi hukum dari adopsi teknologi dan digitalisasi dalam dunia kerja, seperti penggunaan artificial intelligence (AI), platform digital, dan remote work. Akan dianalisis tantangan-tantangan baru yang muncul, seperti perlindungan data pribadi pekerja, isu privasi, serta adaptasi regulasi untuk mengakomodasi model kerja baru. Peserta akan memahami bagaimana memastikan inovasi teknologi tetap sejalan dengan koridor hukum.

Studi Kasus: Analisis Situasi Hukum Ketenagakerjaan dan Pengambilan Keputusan

Sesi ini bersifat interaktif, di mana peserta akan diajak untuk menganalisis berbagai studi kasus nyata terkait permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Melalui diskusi kelompok dan bimbingan fasilitator, peserta akan belajar mengidentifikasi isu hukum, mengevaluasi opsi penyelesaian, dan merumuskan keputusan yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Ini akan mengasah kemampuan analitis dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Tren Terbaru dan Perubahan Regulasi dalam Hukum Ketenagakerjaan

Materi ini akan secara khusus membahas tren global dan nasional yang memengaruhi hukum ketenagakerjaan, termasuk isu-isu seperti ekonomi gig, fleksibilitas kerja, dan dampaknya terhadap regulasi. Peserta akan mendapatkan pembaruan tentang perubahan-perubahan regulasi terbaru, antisipasi terhadap regulasi yang akan datang, serta implikasinya terhadap praktik hubungan industrial. Ini memastikan peserta selalu relevan dan adaptif terhadap perkembangan.

Diskusi tentang Implikasi Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Ketenagakerjaan

Sesi penutup ini akan memfasilitasi diskusi mendalam mengenai dimensi etika dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam konteks ketenagakerjaan. Peserta akan diajak merefleksikan bagaimana keputusan bisnis memengaruhi kesejahteraan pekerja dan masyarakat secara luas, serta bagaimana perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. Ini memperkaya perspektif holistik.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Memberikan Pemahaman Komprehensif tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di Indonesia

Tujuan utama dari Bimtek Hukum Ketenagakerjaan ini adalah membekali setiap peserta dengan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai seluruh aspek hukum yang mengatur hubungan kerja di Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang dasar-dasar hukum, berbagai regulasi yang relevan, serta interpretasi yang tepat terhadap setiap ketentuan. Dengan pemahaman yang komprehensif, peserta dapat mengenali hak dan kewajiban masing-masing pihak. Manfaatnya adalah terciptanya keseragaman pemahaman yang akan meminimalkan potensi perselisihan akibat ketidaktahuan atau salah tafsir terhadap peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif.

Membekali Peserta dengan Kemampuan untuk Menerapkan Prinsip-Prinsip Hukum Ketenagakerjaan dalam Praktik Bisnis Sehari-hari

Bimtek ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada aspek praktis penerapan hukum ketenagakerjaan. Peserta akan dibekali dengan keterampilan aplikatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ini ke dalam operasional bisnis sehari-hari. Ini termasuk kemampuan dalam menyusun kontrak kerja, mengelola absensi, menangani masalah disipliner, dan prosedur lainnya sesuai dengan koridor hukum. Manfaatnya adalah peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan risiko hukum bagi perusahaan, karena setiap keputusan dan tindakan akan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, sehingga mendukung kepatuhan berkelanjutan.

Menjelaskan Hak dan Kewajiban Antara Pekerja dan Pemberi Kerja Sesuai dengan Regulasi yang Berlaku

Salah satu pilar penting dalam hubungan industrial adalah pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bimtek ini akan secara eksplisit menguraikan hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang adil, perlindungan sosial, dan kondisi kerja yang aman, serta kewajiban mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Sebaliknya, kewajiban pemberi kerja dalam memenuhi hak-hak pekerja dan mematuhi regulasi juga akan ditekankan. Manfaatnya adalah terbentuknya hubungan kerja yang seimbang dan adil, di mana kedua belah pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa yang merugikan.

Mengajarkan Teknik dan Metode Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan yang Efektif

Ketika sengketa ketenagakerjaan tidak dapat dihindari, kemampuan untuk menyelesaikannya secara efektif menjadi krusial. Bimtek ini akan mengajarkan berbagai teknik dan metode penyelesaian sengketa, mulai dari jalur bipartit (perundingan antara pekerja dan pengusaha), mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase dan litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial. Peserta akan dibekali dengan strategi negosiasi, keterampilan komunikasi, dan pemahaman prosedur hukum. Manfaatnya adalah kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat, tepat, dan efisien, menghindari biaya yang tidak perlu dan menjaga reputasi baik perusahaan serta menjaga hubungan kerja yang kondusif.

Memahami Aspek-Aspek Krusial dalam Perjanjian Kerja, PHK, dan Negosiasi dengan Serikat Pekerja

Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tiga aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia. Peserta akan memahami struktur dan jenis perjanjian kerja, prosedur yang benar dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai regulasi, serta strategi efektif dalam bernegosiasi dengan serikat pekerja untuk mencapai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menguntungkan semua pihak. Manfaatnya adalah peningkatan kemampuan manajerial dalam mengelola aspek-aspek krusial ini secara profesional dan sesuai hukum, sehingga mengurangi risiko tuntutan hukum dan menciptakan hubungan kerja yang lebih stabil.

Mengidentifikasi dan Mencegah Potensi Risiko Hukum dalam Hubungan Ketenagakerjaan

Salah satu manfaat terbesar dari Bimtek Hukum Ketenagakerjaan adalah kemampuan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mencegah potensi risiko hukum yang mungkin timbul dalam hubungan ketenagakerjaan. Peserta akan diajarkan cara melakukan audit internal terhadap kebijakan dan praktik ketenagakerjaan perusahaan, mengenali red flags, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi. Ini termasuk analisis terhadap praktik outsourcing, jam kerja lembur, atau isu K3. Manfaatnya adalah perlindungan perusahaan dari sanksi hukum, denda, dan kerugian finansial yang signifikan, serta menjaga reputasi perusahaan sebagai entitas yang patuh hukum dan bertanggung jawab, meningkatkan keunggulan kompetitif.

Kesimpulan Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Pentingnya Bimtek Hukum Ketenagakerjaan ini tidak dapat diragukan lagi dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berubah dan kompleksitas regulasi yang semakin meningkat. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek krusial dalam hubungan industrial adalah fondasi bagi setiap organisasi untuk dapat beroperasi secara legal, etis, dan berkelanjutan. Dengan membekali diri melalui bimtek ini, para pelaku hubungan industrial tidak hanya akan meminimalkan risiko hukum, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif signifikan bagi keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi di Indonesia.

Melalui program Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru dari Pusat Edukasi Indonesia, Anda akan dibekali dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis yang esensial. Anda akan mampu menavigasi labirin regulasi ketenagakerjaan dengan percaya diri, mencegah konflik, dan membangun hubungan kerja yang kuat dan positif. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meningkatkan kompetensi Anda dan memastikan kepatuhan hukum organisasi Anda. Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari solusi untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih baik di Indonesia! Bersama kita bangun masa depan ketenagakerjaan yang lebih adil dan sejahtera.

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru

Metode Bimtek Hukum Ketenagakerjaan

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Hukum Ketenagakerjaan:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Hukum Ketenagakerjaan

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek Hukum Ketenagakerjaan

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Hukum Ketenagakerjaan:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851-7207-9181
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan

• Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
• website : peindo.com

Bimtek Hukum Ketenagakerjaan 2025: Strategi & Praktik Terbaru