Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam lanskap pemerintahan yang terus berkembang, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien bukan sekadar tuntutan regulasi, tetapi juga cerminan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang akuntansi sektor publik adalah krusial bagi setiap entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan integritas dan profesionalisme.

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik memegang peranan sentral dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, mereka harus mengelola sumber daya keuangan yang besar dan kompleks. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, potensi penyimpangan atau inefisiensi dapat terjadi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan.

Meningkatnya kompleksitas regulasi keuangan serta tuntutan akan akuntabilitas yang lebih tinggi menuntut aparatur pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam bidang akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat vital. Hal ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan investasi strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Untuk menjawab kebutuhan mendesak ini, Bimtek Akuntansi Sektor Publik hadir sebagai solusi komprehensif. Program Bimtek Akuntansi Sektor Publik ini dirancang khusus untuk membekali para pengelola keuangan daerah dengan pengetahuan teoritis dan praktis yang relevan. Dengan mengikuti Bimtek Akuntansi Sektor Publik, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan, perencanaan anggaran, serta pengelolaan aset dan kewajiban, demi terciptanya tata kelola keuangan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Definisi Bimtek Akuntansi Sektor Publik

Bimtek Akuntansi Sektor Publik merupakan singkatan dari Bimbingan Teknis Akuntansi Sektor Publik. Secara fundamental, Bimtek Akuntansi Sektor Publik adalah suatu program pelatihan atau edukasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di sektor publik, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Program ini berfokus pada standar, prinsip, dan praktik akuntansi yang berlaku khusus untuk entitas non-profit atau pemerintahan, berbeda dengan akuntansi bisnis yang berorientasi pada profit.

Akuntansi sektor publik sendiri adalah bidang akuntansi yang mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan, pertanggungjawaban publik, dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, Bimtek Akuntansi Sektor Publik sangat esensial untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan publik dicatat dengan benar dan transparan.

Dalam konteks Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan pengelolaan keuangan daerah, program ini secara spesifik bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Materi yang disajikan dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik umumnya mencakup siklus akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta analisis laporan keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih baik dan akuntabel.

Secara lebih luas, Bimtek Akuntansi Sektor Publik juga mencakup aspek-aspek penting lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan internal. Dengan demikian, Bimtek Akuntansi Sektor Publik tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada pemahaman komprehensif terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel.

Peran dan Pentingnya Bimtek Akuntansi Sektor Publik

Peran dan pentingnya Bimtek Akuntansi Sektor Publik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilebih-lebihkan. Program ini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan di tingkat lokal.

1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah: Bimtek Akuntansi Sektor Publik berperan penting dalam meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan daerah, mulai dari bendahara, pengelola aset, hingga pejabat akuntansi. Dengan dibekali pengetahuan terkini mengenai standar akuntansi pemerintahan dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, mereka akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kompetensi ini memastikan bahwa pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga meminimalisir kesalahan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Program Bimtek Akuntansi Sektor Publik ini juga membantu aparatur beradaptasi dengan perubahan regulasi.
2. Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat dan Transparan: Salah satu tujuan utama Bimtek Akuntansi Sektor Publik adalah memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi sangat penting sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan. Bimtek Akuntansi Sektor Publik membekali peserta dengan metodologi dan teknik penyusunan laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) secara benar.
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bimtek Akuntansi Sektor Publik tidak hanya fokus pada pelaporan, tetapi juga pada optimalisasi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan pemahaman yang komprehensif, peserta Bimtek Akuntansi Sektor Publik dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dan mengimplementasikan sistem yang lebih efisien untuk mengelola anggaran daerah. Ini berkontribusi pada penggunaan sumber daya keuangan yang lebih bijak dan efektif.
4. Pencegahan Korupsi dan Penyimpangan: Dengan adanya pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian internal, Bimtek Akuntansi Sektor Publik secara tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas yang didorong oleh standar akuntansi yang ketat akan mempersulit praktik-praktik ilegal dan mempermudah deteksi dini jika terjadi indikasi penyalahgunaan. Setiap aparatur yang mengikuti Bimtek Akuntansi Sektor Publik akan lebih memahami batasan dan aturan yang harus ditaati.
5. Peningkatan Kepercayaan Publik: Pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan akan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk mendukung keberlanjutan program-program pembangunan. Bimtek Akuntansi Sektor Publik membantu pemerintah daerah menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab. Ini memperkuat legitimasi pemerintah di mata warganya.
6. Dasar Pengambilan Keputusan Strategis: Informasi keuangan yang akurat dan relevan yang dihasilkan dari praktik akuntansi yang baik menjadi dasar yang kokoh bagi pengambilan keputusan strategis. Pejabat pemerintah daerah dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi kinerja program, mengidentifikasi area yang membutuhkan investasi, dan merencanakan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Bimtek Akuntansi Sektor Publik membekali peserta dengan kemampuan analisis laporan keuangan yang penting untuk membuat keputusan yang berbasis data.
7. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Pemerintah daerah wajib mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah. Bimtek Akuntansi Sektor Publik membantu memastikan bahwa aparatur memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi ini, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi adalah fondasi untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga integritas institusi pemerintahan. Program Bimtek Akuntansi Sektor Publik ini secara periodik akan diperbarui sesuai dengan perubahan regulasi.

Materi Bimtek Akuntansi Sektor Publik

Materi dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis bagi peserta dalam mengelola keuangan daerah.

1. Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik: Bagian ini memperkenalkan peserta pada fundamental akuntansi sektor publik, termasuk perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis. Peserta akan memahami karakteristik entitas sektor publik, tujuan akuntansi pemerintahan, serta peran standar akuntansi pemerintahan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Materi ini juga mencakup kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menjadi landasan bagi praktik akuntansi di sektor publik. Pemahaman yang kuat tentang konsep dasar ini sangat krusial sebelum masuk ke materi yang lebih teknis dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Materi inti dari Bimtek Akuntansi Sektor Publik adalah pembahasan detail mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi, basis akuntansi yang digunakan (akrual), dan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan setiap elemen laporan keuangan. Peserta akan mendalami standar untuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban. Pemahaman SAP ini vital agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan dibandingkan secara nasional.
3. Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah: Siklus akuntansi pemerintahan daerah merupakan rangkaian tahapan dari awal transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Materi ini dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik menjelaskan secara sistematis mulai dari pencatatan transaksi kas dan non-kas, posting ke buku besar, penyusunan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, hingga neraca saldo setelah penutupan. Peserta akan memahami bagaimana setiap transaksi keuangan daerah dicatat dan diproses dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemahaman siklus ini memastikan pencatatan yang rapi dan benar.
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD): Bagian ini fokus pada implementasi praktis sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Peserta Bimtek Akuntansi Sektor Publik akan diperkenalkan pada penggunaan aplikasi atau perangkat lunak yang mendukung proses akuntansi, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) atau aplikasi sejenis yang digunakan untuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan data keuangan lainnya. Materi ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Ini adalah salah satu materi paling krusial dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik. Peserta akan dilatih secara mendalam untuk menyusun berbagai jenis laporan keuangan wajib pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Setiap jenis laporan akan dibahas secara terperinci, termasuk format, isi, dan interpretasinya. Pelatihan ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan praktik penyusunan laporan.
6. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah: Materi ini dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik membahas aspek-aspek penting dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain, serta bagaimana pengelolaannya dicatat dalam akuntansi. Selanjutnya, akan dibahas secara detail mengenai mekanisme pengelolaan belanja daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban belanja operasional dan belanja modal. Peserta akan memahami klasifikasi belanja, pengakuan beban, dan implikasinya terhadap laporan keuangan.
7. Pengelolaan Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah: Peserta Bimtek Akuntansi Sektor Publik akan mendalami bagaimana aset tetap, aset lancar, investasi, dan aset lainnya diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Materi ini juga mencakup amortisasi, depresiasi, revaluasi aset, serta pencatatan aset hibah. Selain itu, pembahasan akan meliputi pengakuan dan pengukuran kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, termasuk utang dan beban akrual, serta dampaknya terhadap posisi keuangan daerah.
8. Akuntansi Kas dan Bank: Materi ini dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik fokus pada pencatatan dan pengendalian transaksi kas dan setara kas, rekonsiliasi bank, serta pengelolaan dana kas kecil. Peserta akan memahami pentingnya pengendalian internal yang kuat terhadap kas untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai. Aspek ini penting karena kas adalah aset yang paling rentan terhadap risiko.
9. Pengendalian Internal dan Audit Keuangan Sektor Publik: Bagian terakhir dari Bimtek Akuntansi Sektor Publik ini membahas pentingnya sistem pengendalian internal yang efektif dalam mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Peserta akan memahami prinsip-prinsip pengendalian internal, peran internal auditor, dan bagaimana hasil audit eksternal memengaruhi kualitas laporan keuangan. Materi ini juga mencakup tindak lanjut atas temuan audit dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Akuntansi Sektor Publik

Bimtek Akuntansi Sektor Publik memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat yang signifikan bagi individu maupun institusi pemerintah daerah.

Tujuan Bimtek Akuntansi Sektor Publik

1. Meningkatkan Pemahaman Komprehensif tentang Akuntansi Sektor Publik: Tujuan utama Bimtek Akuntansi Sektor Publik adalah memastikan peserta memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip, standar, dan praktik akuntansi yang berlaku khusus untuk entitas pemerintahan. Ini mencakup pemahaman tentang perbedaan mendasar dengan akuntansi komersial, karakteristik unik entitas publik, serta tujuan dari akuntansi pemerintahan itu sendiri. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi fondasi yang kuat bagi seluruh proses pengelolaan keuangan.
2. Membekali Peserta dengan Keterampilan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP: Bimtek Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk melatih peserta agar mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, CALK) secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Keterampilan ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien: Tujuan dari Bimtek Akuntansi Sektor Publik adalah membekali peserta dengan strategi dan teknik untuk mengelola seluruh siklus keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bimtek Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pemahaman yang kuat tentang standar akuntansi dan prosedur pelaporan, peserta diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.
5. Membantu Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan: Tujuan penting lainnya dari Bimtek Akuntansi Sektor Publik adalah memastikan bahwa setiap aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memahami dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait, termasuk undang-undang keuangan negara, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Kepatuhan ini esensial untuk menjaga integritas dan menghindari sanksi hukum.

Manfaat Bimtek Akuntansi Sektor Publik

1. Bagi Individu (Peserta):
   • Peningkatan Kompetensi Profesional: Peserta akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir dalam akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan daerah, yang akan meningkatkan nilai profesionalisme mereka di institusi masing-masing.
   • Pengembangan Karir: Sertifikat dan pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek Akuntansi Sektor Publik dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan karir, membuka peluang untuk posisi yang lebih strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.
   • Pemahaman Regulasi Terbaru: Peserta akan selalu up-to-date dengan perkembangan regulasi dan standar akuntansi pemerintahan terbaru, sehingga dapat mengimplementasikannya dengan benar.
   • Peningkatan Kepercayaan Diri: Dengan pemahaman yang lebih baik, peserta akan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan.
2. Bagi Institusi (Pemerintah Daerah):
   • Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Dengan adanya staf yang kompeten, pemerintah daerah akan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan sesuai standar, sehingga meningkatkan kualitas pertanggungjawaban publik.
   • Optimalisasi Anggaran dan Efisiensi Pengeluaran: Pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan dari Bimtek Akuntansi Sektor Publik akan membantu pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan dana publik.
   • Peningkatan Opini Audit: Pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan opini audit yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena laporan keuangan mereka disusun dengan benar dan sistematis, didukung oleh pemahaman yang kuat dari Bimtek Akuntansi Sektor Publik.
   • Peningkatan Citra dan Kepercayaan Publik: Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, citra pemerintah daerah di mata masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperkuat dukungan publik terhadap program-program pemerintah.
   • Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan dari hasil praktik akuntansi yang baik menjadi dasar yang kuat bagi pimpinan daerah untuk mengambil keputusan strategis yang lebih tepat dan terukur, setelah mendapatkan pelatihan melalui Bimtek Akuntansi Sektor Publik.

Kesimpulan Bimtek Akuntansi Sektor Publik

Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah program yang sangat vital dan tidak dapat diabaikan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Peningkatan kompleksitas regulasi keuangan, tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta harapan masyarakat akan transparansi dalam penggunaan anggaran publik menempatkan Bimtek Akuntansi Sektor Publik pada posisi yang strategis. Melalui program ini, setiap aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dibekali dengan kompetensi esensial untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dengan akurat, laporan keuangan disajikan secara transparan, dan sumber daya publik dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan bersama.

Pentingnya Bimtek Akuntansi Sektor Publik bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Laporan keuangan yang akurat dan transparan akan menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah terhadap integritas dan profesionalisme. Ini akan memperkuat kepercayaan publik, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, serta mencegah potensi penyimpangan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam Bimtek Akuntansi Sektor Publik adalah langkah proaktif yang harus diambil oleh setiap individu dan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik.

Mari bersama-sama wujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efektif. Bergabunglah dengan Bimtek Akuntansi Sektor Publik untuk membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan terbaik dalam mengelola keuangan daerah. Jadilah bagian dari perubahan positif menuju pemerintahan yang lebih baik, di mana setiap rupiah anggaran dikelola dengan integritas dan profesionalisme. Dengan kompetensi yang kuat, kita dapat membangun masa depan daerah yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Kontak Person Pendaftaran Pelatihan Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

• Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
• website : peindo.com

Bimtek Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah