Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Sesuai PMK RI Nomor 7 Tahun 2025

Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Sesuai PMK RI Nomor 7 Tahun 2025

Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Sesuai PMK RI Nomor 7 Tahun 2025. PMK RI Nomor 7 Tahun 2025 menghadirkan tonggak baru dalam tata kelola perpajakan daerah. Aturan ini menekankan standar transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi prosedur pemeriksaan dan penagihan. Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Indonesia dirancang untuk memastikan setiap pemerintah daerah siap mengimplementasikan ketentuan terkini. Melalui program ini, aparatur tak sekadar memahami regulasi, tetapi juga memperoleh bekal praktis agar proses pemungutan berjalan efektif. Program ini juga diposisikan sebagai pelatihan pajak daerah pertama yang benar-benar memadukan teori, studi kasus, dan simulasi lapangan secara intensif.

Latar Belakang

Sejak otonomi fiskal diperluas, penerimaan asli daerah (PAD) menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Namun banyak daerah masih kesulitan menutup tax gap karena prosedur audit belum terstandar dan mekanisme penagihan lemah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan PMK RI Nomor 7 Tahun 2025 sebagai payung hukum nasional. Aturan ini memuat definisi wewenang, tahapan pemeriksaan, jenis penagihan, hingga sanksi administratif. Melalui Bimtek, seluruh petugas daerah akan mempelajari bagaimana regulasi pajak daerah ini diimplementasikan tanpa menimbulkan sengketa atau beban berlebih bagi wajib pajak.

Tujuan Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

1. Menganalisis substansi PMK RI Nomor 7 Tahun 2025 dan implikasinya bagi SOP daerah.

2. Meningkatkan keterampilan audit agar setiap pemeriksaan menghasilkan rekomendasi valid.

3. Menyusun strategi penagihan yang efisien namun tetap menghormati hak wajib pajak.

4. Menyiapkan instrumen pendukung—formulir, aplikasi, serta basis data—yang selaras dengan pedoman baru.

5. Menumbuhkan budaya kepatuhan internal melalui pengendalian mutu dan supervisi berlapis.

Manfaat yang Dirasakan Peserta

• Kemampuan membaca data keuangan wajib pajak secara komprehensif.

• Penguasaan teknik wawancara, verifikasi dokumen, dan analisis risiko.

• Rancangan rencana penagihan berbasis target, tenggat, dan prosedur hukum.

• Peningkatan kualitas laporan audit, mempercepat penyelesaian temuan, serta membuka jalan bagi sertifikasi bimtek yang diakui lembaga pusat.

Sasaran Peserta

Bimtek terbuka bagi pejabat struktural Badan Pendapatan Daerah, auditor internal, inspektorat, hingga staf kecamatan yang menangani pungutan. Kehadiran lintas-fungsi memastikan transfer pengetahuan merata dan kolaborasi tak terputus saat regulasi dijalankan di lapangan.

Pokok Materi

1. Pendalaman Aturan

   • Ruang lingkup pemeriksaan: persiapan, pelaksanaan, pelaporan.

   • Kode etik petugas dan hak wajib pajak.

2. Teknik Pemeriksaan Terstruktur

   • Penyusunan surat tugas & surat pemberitahuan.

   • Metode sampling dan risk-based audit.

   • Dokumentasi temuan dan bukti digital.

3. Manajemen Penagihan Modern

   • Perhitungan tunggakan, bunga, dan denda.

   • Surat teguran, surat paksa, hingga penyitaan aset sesuai hukum acara.

   • Mekanisme keberatan serta penyelesaian sengketa.

4. Pemanfaatan TI

   • Integrasi aplikasi perpajakan daerah dengan database nasional.

   • Dashboard monitoring piutang secara real-time.

5. Studi Kasus & Simulasi

   • Analisis kasus nyata dari berbagai provinsi.

   • Latihan menyusun kronologi pemeriksaan dan rencana penagihan.

Penutup

Pemahaman menyeluruh terhadap pedoman baru akan meminimalkan sengketa, meningkatkan transparansi, dan memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Melalui Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan, setiap pemerintah daerah dapat merancang strategi optimalisasi PAD yang terukur, adil, dan berkelanjutan. Daerah yang sigap beradaptasi akan menikmati peningkatan kapasitas fiskal, sedangkan wajib pajak merasakan layanan yang lebih profesional—pilar penting menuju tata kelola keuangan daerah yang modern dan akuntabel.

Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Sesuai PMK RI Nomor 7 Tahun 2025

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Sesuai PMK RI Nomor 7 Tahun 2025

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Kontak Person Pendaftaran Bimtek Pelatihan

• Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
• website : peindo.com

Bimtek Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah Sesuai PMK RI Nomor 7 Tahun 2025