Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2025

Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2025

Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur negara di bidang keuangan, Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan program Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil berdasarkan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2025. Bimtek ini dirancang untuk membantu pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memahami mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak tetap alias bersifat volatil.

Mengenal PNBP Volatil dalam Sektor Kelautan

PNBP volatil merupakan jenis penerimaan negara yang tarifnya bergantung pada kondisi pasar dan ekonomi yang berubah-ubah. Dalam sektor kelautan dan perikanan, tarif ini umumnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil tangkapan laut, pelelangan hasil laut, dan jasa penggunaan kawasan pesisir.

Dasar Hukum: PMK Nomor 1 Tahun 2025

PMK Nomor 1 Tahun 2025 hadir sebagai payung hukum yang mengatur detail teknis terkait penetapan dan pemungutan jenis tarif yang bersifat volatil. Regulasi ini menyempurnakan aturan sebelumnya dan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi terkini.

Beberapa poin penting dalam PMK ini antara lain:

• Tarif ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku

• Laporan PNBP harus lebih transparan dan akurat

• Mekanisme penyesuaian tarif diatur secara berkala

• Otoritas KKP diberi wewenang untuk menetapkan besaran tarif sesuai prinsip ekonomi

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi PMK terbaru, bimtek ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan perubahan regulasi kepada instansi terkait.

Mengapa Bimtek Ini Wajib Diikuti?

Bimbingan teknis ini bertujuan memperkuat kemampuan pegawai dan pemangku kepentingan dalam memahami serta mengelola tarif penerimaan negara yang tidak tetap. Beberapa alasan utamanya meliputi:

• Menghindari Kesalahan Administratif
  Dengan memahami proses penetapan tarif, instansi akan lebih siap menghindari kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan.

• Meningkatkan Transparansi
  Prosedur penetapan dan pelaporan PNBP yang benar akan mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.

• Menyelaraskan Praktik antar Unit
  Bimtek ini menjadi wadah diskusi antarunit pelaksana teknis di lingkungan KKP.

Program ini juga sangat cocok bagi peserta yang membutuhkan pelatihan keuangan negara yang praktis dan aplikatif.

Materi yang Akan Disampaikan

Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan materi komprehensif antara lain:

• Pengantar umum tentang PNBP volatil

• Penjabaran isi PMK Nomor 1 Tahun 2025

• Simulasi penghitungan dan penyesuaian tarif

• Studi kasus dan praktik dari unit teknis KKP

• Mekanisme audit dan pelaporan PNBP

• Tarif dinamis sektor kelautan dan implikasinya terhadap pendapatan negara

Siapa yang Harus Mengikuti?

Program Bimtek PNBP KKP ini sangat relevan untuk:

• Pejabat pengelola PNBP di KKP dan instansi vertikalnya

• Auditor internal dan pengawas keuangan

• Pengelola keuangan daerah yang menangani dana transfer pusat

• Konsultan dan tenaga ahli bidang fiskal

Metode Pelaksanaan

Pusat Edukasi Indonesia menawarkan beberapa skema pelatihan agar lebih fleksibel:

• Tatap Muka: Dilaksanakan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan masih banyak lagi

• Online (Daring): Diselenggarakan melalui platform video conference

• Inhouse Training: Bisa digelar langsung di instansi peserta

Setiap peserta akan memperoleh:

• Sertifikat resmi yang dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi

• Materi pelatihan lengkap dalam bentuk digital dan cetak

Mengapa Memilih Pusat Edukasi Indonesia?

• Legalitas resmi sebagai lembaga penyelenggara bimtek nasional

• Pengajar profesional dari kementerian dan praktisi ahli

• Materi selalu diperbarui sesuai regulasi terkini

• Telah dipercaya oleh ratusan instansi pemerintah di seluruh Indonesia

Penutup Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil ini merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP di sektor kelautan. Melalui bimtek ini, peserta akan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang regulasi terbaru, mekanisme tarif dinamis, hingga praktik terbaik dari unit kerja teknis.

Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk meningkatkan kapasitas instansi Anda dalam mengelola keuangan negara secara profesional dan sesuai aturan.

Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2025

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2025

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Kontak Person Pendaftaran Bimtek Pelatihan

• Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
• website : peindo.com

Bimtek Jenis Tarif Penerimaan Negara Volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2025