Pelatihan TKDN 2025: Strategi Jitu Perhitungan & Verifikasi

Pelatihan TKDN 2025: Strategi Jitu Perhitungan & Verifikasi

Pelatihan TKDN 2025: Strategi Jitu Perhitungan & Verifikasi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen kuat dalam mendorong kemandirian industri nasional melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Inisiatif strategis ini bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi vital untuk menguatkan ekonomi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Meskipun banyak produk strategis, seperti mesin dan alat-alat berat, dirakit di dalam negeri, bahan baku dan komponen utamanya masih kerap didatangkan dari luar.

Kondisi ini menyoroti urgensi untuk secara progresif beralih ke bahan baku lokal, guna mengoptimalkan potensi industri manufaktur nasional dan menjaga sirkulasi nilai ekonomi di dalam negeri. Upaya ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk membangun ekosistem industri yang lebih resilient dan berdaya saing global, didukung oleh rantai pasok domestik yang kuat dan inovatif.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita P3DN, pemerintah telah menunjuk PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia sebagai lembaga independen yang berperan krusial dalam verifikasi dan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penunjukan ini bukan tanpa alasan; kedua BUMN ini memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi dalam melakukan penilaian teknis yang objektif dan transparan. Keberadaan ketentuan TKDN ini juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk para pelaku usaha, untuk berpartisipasi dalam tender dan lelang barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, TKDN tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga preferensi strategis yang melindungi dan mengembangkan industri domestik dari persaingan produk impor yang terkadang tidak sehat, sekaligus mendorong investasi dan inovasi di sektor manufaktur dalam negeri.

Regulasi terkait penggunaan TKDN terus diperbarui dan diperkuat seiring dengan dinamika pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1999, menjadi tonggak penting dalam memperluas cakupan TKDN. Undang-undang baru ini tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi secara fundamental, tetapi juga secara eksplisit memasukkan manajemen rantai pasokan (Supply Chain Management) sebagai elemen pendukung vital dalam sektor jasa konstruksi dan penyediaan bangunan.

Ini berarti, rantai pasok dalam negeri, khususnya dalam proyek-proyek konstruksi, wajib memperhatikan aspek TKDN secara ketat. Dukungan penuh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perindustrian dalam mengimplementasikan kebijakan TKDN pada kontrak konstruksi di lingkungan mereka semakin menegaskan komitmen pemerintah. TKDN kini menjadi salah satu kriteria penentu utama dalam proses pengadaan barang atau jasa di kedua kementerian tersebut, mencerminkan prioritas nasional terhadap penguatan produksi dalam negeri.

Definisi Pelatihan TKDN – Pelatihan TKDN

Pelatihan TKDN – Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) didefinisikan sebagai nilai persentase komponen produksi yang berasal dari dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan yang terintegrasi dalam penawaran harga barang atau jasa. Pengertian ini mencakup seluruh aspek proses produksi yang memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, serta proses manufaktur di Indonesia. Penilaian TKDN bersifat komprehensif, mempertimbangkan mulai dari bahan baku, proses produksi, tenaga kerja, hingga biaya-biaya overhead yang dikeluarkan di dalam negeri. Tujuan utama dari perhitungan ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu produk atau jasa telah berkontribusi pada peningkatan nilai tambah ekonomi di Indonesia, sekaligus memberikan insentif bagi perusahaan yang berhasil mencapai target persentase TKDN tertentu.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi salah satu preferensi utama yang membedakan satu penawaran dengan penawaran lainnya. Ini berarti, penyedia barang atau jasa yang menawarkan persentase TKDN yang lebih tinggi akan memiliki nilai plus dan prioritas dalam proses seleksi. Kebijakan ini secara efektif mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan sumber daya domestik, baik itu material, komponen, maupun tenaga kerja ahli.

Implementasi TKDN juga tidak terbatas pada sektor pengadaan barang dan jasa umum, melainkan juga sangat relevan dalam industri manufaktur, khususnya pada proyek-proyek besar seperti Engineering, Procurement, & Construction (EPC). Dalam proyek EPC, meskipun banyak mesin dan alat yang diimpor, proses perakitan dan integrasinya di dalam negeri memungkinkan adanya peningkatan signifikan pada nilai TKDN, asalkan komponen lokal semaksimal mungkin digunakan.

Pemerintah juga memberikan insentif terhadap perusahaan yang berhasil mencapai TKDN tertentu dalam proses produksi pada berbagai jenis industri. Insentif ini dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari kemudahan akses pada pembiayaan, prioritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hingga fasilitas perpajakan. Kebijakan insentif ini dirancang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, sekaligus memacu daya saing industri nasional. Dengan demikian, TKDN bukan hanya sekadar angka persentase, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang multifungsi untuk mendorong investasi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya, kemandirian ekonomi nasional. Ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

Peran dan Pentingnya Bimtek Pelatihan Verifikasi dan Perhitungan TKDN

Pelatihan Verifikasi dan Perhitungan TKDN memiliki peran krusial dan sangat penting dalam mendukung keberhasilan program P3DN di Indonesia. Pentingnya bimtek ini dapat diuraikan sebagai berikut:

• Peningkatan Kompetensi SDM: Bimtek ini berfungsi sebagai platform vital untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pelaku usaha, profesional, dan pihak terkait lainnya mengenai seluk-beluk perhitungan dan verifikasi TKDN. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka akan mampu menerapkan regulasi TKDN secara benar, menghindari kesalahan interpretasi, dan mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri dalam setiap proses produksi atau proyek yang dijalankan. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kapabilitas organisasi secara keseluruhan dalam memenuhi standar TKDN yang ditetapkan pemerintah.

• Standardisasi Metode Perhitungan: Salah satu tantangan dalam implementasi TKDN adalah adanya potensi perbedaan interpretasi atau metode perhitungan di antara berbagai pihak. Bimtek ini hadir untuk menyeragamkan pemahaman dan praktik perhitungan TKDN sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Dengan adanya standardisasi ini, proses verifikasi akan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga meminimalkan potensi sengketa atau ketidaksesuaian data yang dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi: Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang prosedur verifikasi yang dilakukan oleh surveyor independen maupun mekanisme self-assessment. Hal ini penting untuk memastikan bahwa klaim TKDN yang diajukan oleh penyedia barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi secara objektif. Dengan pemahaman yang kuat tentang prosedur ini, setiap pihak dapat berpartisipasi dalam proses TKDN dengan integritas, meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan dana pemerintah.

• Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Domestik: Dengan memahami secara rinci bagaimana TKDN dihitung dan diverifikasi, para pelaku industri akan termotivasi untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan penggunaan bahan baku, komponen, dan tenaga kerja lokal. Bimtek ini memberikan wawasan tentang strategi pengadaan yang berorientasi pada komponen dalam negeri, mendorong inovasi dalam pengembangan produk lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok dalam negeri. Ini secara langsung berkontribusi pada penguatan rantai pasok domestik dan peningkatan kapasitas produksi nasional.

• Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal: Dengan menguasai perhitungan dan verifikasi TKDN, perusahaan akan lebih siap dalam menghadapi persaingan di pasar pengadaan pemerintah. Produk atau jasa yang memiliki TKDN tinggi akan memiliki nilai preferensi, yang secara langsung meningkatkan peluang memenangkan tender atau lelang. Ini bukan hanya keuntungan komersial semata, tetapi juga merupakan dorongan strategis bagi industri dalam negeri untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk impor.

• Mendukung Program P3DN secara Holistik: Bimtek ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mensukseskan Program P3DN. Dengan melahirkan lebih banyak individu dan organisasi yang kompeten dalam implementasi TKDN, program ini akan berjalan lebih efektif dan efisien. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan negara dari sektor industri.

Materi Bimtek Pelatihan Verifikasi dan Perhitungan TKDN

Hari Pertama

• Pendahuluan:
  • Latar Belakang: Mendalami mengapa TKDN menjadi kebijakan krusial bagi kemandirian industri Indonesia, membahas isu ketergantungan bahan baku impor, dan peran pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.
  • Tujuan: Menjelaskan secara spesifik apa yang ingin dicapai melalui kebijakan TKDN dan pelatihan ini, baik bagi individu maupun bagi kemajuan industri nasional.
  • Ruang Lingkup: Menguraikan batasan dan area penerapan TKDN, termasuk sektor-sektor industri yang menjadi prioritas.
  • Definisi: Memperjelas terminologi kunci terkait TKDN, termasuk komponen dalam negeri, komponen luar negeri, dan batasan-batasan singkat yang perlu diperhatikan.
• Ketentuan Umum TKDN:
  • Masa Berlaku: Menjelaskan periode validitas sertifikat TKDN dan implikasinya.
  • Penilaian TKDN Gabungan Barang:
    • Dasar: Memaparkan prinsip dasar perhitungan TKDN untuk produk barang gabungan, termasuk komponen biaya dan bobot persentase.
    • Pajak Terbit: Mengurai bagaimana aspek perpajakan memengaruhi perhitungan TKDN gabungan barang.
    • Formulir TKDN Gabungan Barang: Panduan pengisian formulir standar yang digunakan untuk pengajuan TKDN barang gabungan.
  • Penilaian TKDN Jasa:
    • Dasar: Menjelaskan prinsip perhitungan TKDN untuk jasa, termasuk komponen biaya tenaga kerja, peralatan, dan material lokal.
    • Lingkup Tidak: Membatasi area yang tidak termasuk dalam perhitungan TKDN jasa.
    • Kriteria Tidak: Menjelaskan kriteria pengecualian dalam penilaian TKDN jasa.
    • Formulir TKDN Jasa: Panduan pengisian formulir standar untuk pengajuan TKDN jasa.
    • Dokumen Pendukung Verifikasi TKDN Jasa: Daftar lengkap dokumen yang diperlukan untuk verifikasi klaim TKDN jasa, seperti kontrak, laporan keuangan, dan bukti penggunaan tenaga kerja lokal.
    • Prosedur Cetak Sendiri TKDN Jasa: Panduan teknis bagi perusahaan dalam melakukan pencetakan sertifikat TKDN jasa secara mandiri setelah diverifikasi.

Hari Kedua

• Evaluasi TKDN Gabungan Barang dan Jasa:
  • Dasar Penilaian: Memperdalam prinsip-prinsip evaluasi TKDN untuk proyek yang melibatkan kombinasi barang dan jasa, dengan penekanan pada integrasi komponen lokal.
  • Lingkup Tidak: Mengidentifikasi aspek-aspek yang tidak termasuk dalam evaluasi TKDN gabungan.
  • Kriteria Tidak: Menjelaskan kriteria pengecualian dalam evaluasi TKDN gabungan.
  • Formulir TKDN Gabungan Barang dan Jasa: Panduan pengisian formulir terpadu untuk pengajuan TKDN proyek gabungan.
  • Dokumen Pendukung: Daftar lengkap dokumen yang harus disiapkan untuk verifikasi TKDN gabungan barang dan jasa.
  • Prosedur Peringkat Sendiri (Self-Assessment): Panduan langkah demi langkah bagi penyedia barang/jasa untuk melakukan penilaian mandiri TKDN, sebagai persiapan sebelum verifikasi resmi.
• Prosedur Verifikasi TKDN:
  • Prosedur Verifikasi oleh Surveyor Independen: Menguraikan peran, tanggung jawab, dan metodologi yang digunakan oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia dalam melakukan verifikasi TKDN.
  • Prosedur Verifikasi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS): Menjelaskan mekanisme verifikasi TKDN yang dilakukan oleh kontraktor dalam proyek-proyek migas atau pertambangan yang melibatkan KKKS.
  • Prosedur Self-Assessment oleh Penyedia Barang/Jasa: Memperdalam panduan bagi penyedia barang/jasa dalam melakukan penilaian mandiri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Penggunaan Kode Prosedur: Penjelasan mengenai kode-kode yang digunakan dalam setiap tahapan prosedur TKDN untuk memudahkan identifikasi dan pelacakan.
• Diagram Alir Prosedur Lengkap Perselisihan: Visualisasi alur proses jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan dalam hasil verifikasi TKDN, mulai dari pengajuan keberatan hingga penyelesaian.
• Uraian Prosedur Manual Perselisihan: Penjelasan detail tentang langkah-langkah yang harus diambil secara manual jika terjadi perselisihan terkait TKDN, termasuk mekanisme banding.
• Studi Kasus: Aplikasi teori dan prosedur melalui contoh kasus nyata untuk memberikan pemahaman praktis tentang perhitungan dan verifikasi TKDN dalam berbagai skenario industri.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan TKDN

Pelatihan Verifikasi dan Perhitungan TKDN ini dirancang dengan tujuan dan manfaat yang sangat strategis bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan utama dari bimtek Pelatihan TKDN ini adalah untuk:

1. Meningkatkan Pemahaman Komprehensif: Memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan TKDN, dasar hukumnya, serta metodologi perhitungan dan verifikasinya. Peserta diharapkan mampu menginternalisasi filosofi di balik kebijakan ini, bukan hanya sekadar memahami prosedur teknisnya.
2. Membekali Peserta dengan Keterampilan Praktis: Melatih peserta dengan keterampilan praktis dalam melakukan perhitungan TKDN untuk berbagai jenis produk (barang, jasa, dan gabungan), serta memahami proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga surveyor independen. Keterampilan ini mencakup analisis dokumen, identifikasi komponen lokal, dan pengisian formulir dengan akurat.
3. Mendorong Kepatuhan Regulasi: Memastikan bahwa para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya memiliki kapasitas untuk mematuhi regulasi TKDN yang berlaku, sehingga dapat berkontribusi pada Program P3DN secara efektif dan menghindari sanksi akibat ketidakpatuhan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Mendorong praktik yang lebih akuntabel dan transparan dalam pengajuan dan verifikasi TKDN, sehingga meminimalkan potensi manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
5. Mendukung Industri Nasional: Secara tidak langsung, pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri dalam negeri dengan mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya lokal, menciptakan peluang bisnis baru, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Manfaat yang diperoleh dari partisipasi dalam bimtek Pelatihan TKDN ini sangat beragam dan signifikan, antara lain:

1. Peluang Lebih Besar dalam Pengadaan Pemerintah: Peserta dari kalangan penyedia barang/jasa akan lebih siap dalam mengikuti tender atau lelang pemerintah, karena mereka memahami cara mengoptimalkan TKDN produk atau jasa mereka, yang merupakan faktor preferensi penting. Ini secara langsung meningkatkan daya saing perusahaan.
2. Efisiensi Operasional: Dengan pemahaman yang benar tentang TKDN, perusahaan dapat merancang strategi produksi dan pengadaan yang lebih efisien, mengidentifikasi pemasok lokal potensial, dan mengoptimalkan rantai pasok untuk mencapai target TKDN yang diinginkan. Hal ini dapat mengurangi biaya logistik dan mempercepat waktu produksi.
3. Peningkatan Kualitas Data dan Laporan: Peserta akan dibekali dengan pengetahuan untuk menyusun laporan TKDN yang akurat dan sesuai standar, sehingga mempermudah proses verifikasi dan mempercepat penerbitan sertifikat TKDN. Kualitas data yang baik juga menjadi fondasi untuk pengambilan keputusan strategis.
4. Pengurangan Risiko Hukum dan Sanksi: Pemahaman mendalam tentang prosedur dan ketentuan TKDN akan membantu perusahaan menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sanksi atau diskualifikasi dalam proses pengadaan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci keberlangsungan bisnis di sektor pemerintah.
5. Pengembangan Jaringan Profesional: Pelatihan ini menjadi ajang untuk berinteraksi dengan sesama pelaku industri, regulator, dan para ahli di bidang TKDN, sehingga membuka peluang kolaborasi dan pertukaran informasi yang berharga. Jaringan ini dapat menjadi modal penting untuk pengembangan bisnis.
6. Kontribusi Positif terhadap Ekonomi Nasional: Dengan menerapkan ilmu yang didapat dari bimtek ini, peserta secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan defisit perdagangan. Ini adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.

Kesimpulan Pelatihan TKDN

Pelatihan Verifikasi dan Perhitungan TKDN 2025 merupakan inisiatif strategis yang tak terbantahkan urgensinya dalam mendukung kemandirian industri nasional dan penguatan ekonomi domestik. Di tengah derasnya arus globalisasi dan persaingan produk impor, kemampuan untuk mengidentifikasi, menghitung, dan memverifikasi TKDN secara akurat adalah kunci bagi setiap entitas bisnis dan profesional yang ingin berkontribusi pada kemajuan bangsa. Program P3DN bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan sebuah panggilan untuk mengoptimalkan potensi lokal, dari hulu ke hilir, demi terciptanya nilai tambah di dalam negeri.

Bimtek ini tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga investasi esensif dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Dengan bekal pemahaman yang komprehensif, keterampilan praktis, serta kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, para peserta akan menjadi agen perubahan yang mampu mendorong implementasi TKDN secara efektif. Ini adalah langkah konkret menuju penciptaan ekosistem industri yang lebih mandiri, resilient, dan inovatif. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam Pelatihan TKDN 2025 ini adalah sebuah keharusan bagi siapa pun yang bertekad untuk menjadi bagian dari solusi dalam membangun masa depan industri Indonesia yang gemilang dan berdaulat. Mari bersama-sama wujudkan kemandirian ekonomi melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri yang optimal!

Pelatihan TKDN 2025: Strategi Jitu Perhitungan & Verifikasi

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Pelatihan TKDN 2025: Strategi Jitu Perhitungan & Verifikasi

Metode Pelatihan TKDN

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan Pelatihan TKDN:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Pelatihan TKDN

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasiitas Pelatihan TKDN

• Bahan Ajar Modul (Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta                  

Tata Cara Pendaftaran Pelatihan TKDN:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851-7207-9181
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person Bimtek TKDN

• Arie – Hp/Wa: 0851-7207-9181
• website : peindo.com

Pelatihan TKDN 2025: Strategi Jitu Perhitungan & Verifikasi